Pelalawan,Mediacenter– Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Kemandirian Bappeda Kabupaten Pelalawan ini dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Fakhrizal, mewakili Bupati Pelalawan.
Rakor nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia bersama para pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyoroti laju realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh daerah. Berdasarkan data per 17 Oktober 2025, realisasi pendapatan kabupaten secara nasional tercatat sebesar Rp132,67 triliun (71,21%), sementara realisasi belanja sebesar Rp457,24 triliun (56,16%).
Dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi sebesar 10,86%, sehingga pemerintah daerah didorong untuk memperkuat aktivitas ekonomi lokal guna meningkatkan PAD.
Pemerintah pusat juga menegaskan pentingnya menjaga tren inflasi yang saat ini relatif terkendali. Ditekankan perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kestabilan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran produksi. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan pengendalian inflasi nasional yang efektif dan terukur.
Rapat ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam arahannya, Menkeu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga laju inflasi agar tetap sesuai dengan target nasional.
“Inflasi ini amat penting, termasuk untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harga-harga tidak terkendali, pasti ke depannya akan berdampak secara politik.” ujar Menkeu Purbaya.
Menteri Purbaya juga mengatakan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kestabilan sosial dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap kepala daerah diimbau untuk memastikan kebijakan ekonomi dan belanja daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Usai Rakor Inflasi, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras yang turut dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut dilaporkan bahwa Indonesia memiliki pasokan beras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 4,2 juta ton pada Juni 2025, dan per 17 Oktober 2025 masih tersedia 3,8 juta ton. Dengan pasokan yang melimpah ini, seluruh pihak diingatkan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat.
Program Operasi Pasar juga terus digencarkan sebagai langkah pendistribusian beras dengan harga terjangkau. Selain itu, pembentukan Tim Satgas Pangan menjadi langkah strategis dalam memantau dan menstabilkan harga pangan di lapangan. Disparitas harga beras yang terjadi di sejumlah daerah disebut dipengaruhi oleh perbedaan kualitas beras. Untuk itu, Bapanas diminta segera melakukan penertiban terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras curah dan beras premium.
Sementara itu, berdasarkan data Indikator Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pelalawan pada minggu ketiga Oktober 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,32%. Komoditas penyumbang kenaikan harga antara lain cabai merah (1,5532), daging ayam ras (0,2461), dan minyak goreng (0,0908). Pemerintah Daerah diharapkan terus berinovasi dalam meningkatkan produksi lokal serta mengantisipasi potensi kekurangan stok akibat faktor cuaca, iklim, maupun distribusi.
