Pekanbaru,Mediacenter-Bupati Pelalawan diwakili oleh Asisten I Setda Pelalawan Zulkifli, S.Ag menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pekanbaru, Senin (28/4/2025) bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai upaya dari langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di Tahun 2025.
Rakor ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG, dan Kemenkopolhukam , jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, serta perwakilan instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan bahwa meski cuaca tahun ini diprediksi lebih basah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tidak boleh lengah. Setiap titik api yang muncul harus cepat dideteksi dan dipadamkan. Penanganan dini menjadi kunci utama agar kebakaran tidak meluas. Saya mengajak seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersinergi menjaga Riau dari ancaman karhutla.” ujar Gubernur.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat respon lapangan, dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemantauan berbasis satelit untuk deteksi dini hotspot.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya langkah antisipatif dan sinergi seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Riau adalah salah satu provinsi prioritas. Kami tidak ingin kejadian besar seperti 2015 dan 2019 terulang kembali. Untuk itu, BNPB telah menyiapkan satu helikopter patroli dan tiga helikopter water bombing untuk memperkuat operasi di Riau.” ujarnya.
Kepala BNPB mengingatkan bahwa upaya pemadaman udara hanya bersifat membantu. Penanganan utama tetap berada di satgas darat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat.
“Titik api harus segera dipadamkan sebelum membesar. Penggunaan aplikasi seperti Lancang Kuning harus dioptimalkan. Selain itu, perusahaan pemegang konsesi lahan juga harus bertanggung jawab penuh terhadap wilayahnya.” tambah Suharyanto.
Dalam rakor ini, Kepala BNPB juga menyampaikan adanya program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun daerah di Riau yang mengajukan permohonan tersebut.
“Kami mendorong agar program ini dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah masing-masing.” tutupnya.
Sementara itu dalam kegiatan ini Asisten I Zulkifli menyampaikan usulan dalam upaya penanganan Karhutla di Kabupaten Pelalawan.
“Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait penanganan bencana di Kabupaten Pelalawan. Pertama, kami memohon agar alokasi peralatan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diprioritaskan untuk Kabupaten Pelalawan, mengingat kondisi di lapangan yang sangat membutuhkan. Kedua, selain menghadapi ancaman kebakaran, kami juga mengalami kejadian banjir yang luar biasa. Bahkan dalam satu tahun terakhir, banjir terjadi dua kali, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kami prediksi.” Jelasnya.
“Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur jalan yang terus-menerus tergenang banjir akibat air kiriman dari PLTA Koto Panjang. Kami juga meminta agar ada pertanggungjawaban dari PLTA Koto Panjang karena menyebabkan banjir di Kabupaten Pelalawan. Di daerah Teluk Meranti hingga Muara, kami juga menghadapi persoalan pendangkalan sungai. Akibatnya, kapal-kapal, yang sebelumnya bisa mengangkut hasil pertanian masyarakat, kini sudah sulit masuk kecuali saat air pasang.” Tutupnya.(MC.Pelalawan).
