Pekanbaru, Mediacenter – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Drs. Fahrizal, M.Si menghadiri kegiatan Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan serta Pengendalian Resistensi Antimikroba yang dilaksanakan di Balai Pauh Janggi, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Plt. Gubernur Riau, dan dilaksanakan secara luring di Balai Pauh Janggi serta daring melalui Zoom Meeting. Acara ini diikuti oleh perangkat daerah se-Provinsi Riau, di antaranya Dinas Kesehatan, DKPTPH, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, DKUMPP, DPMD, Bappeda, BPKAD, serta Kementerian Agama.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Alex Sander, S.Farm., Apt., MH dalam pemaparannya menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan hal fundamental bagi kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi langkah konkret dan tidak lagi dilaksanakan secara parsial.
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Keamanan pangan harus dibangun sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengawasan harus berjalan konsisten dan menjadi bagian dari tata kelola yang kuat.” tegasnya.
Syahrial Abdi juga mengingatkan pentingnya pengendalian resistensi antimikroba serta optimalisasi pemanfaatan DAK non fisik agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen kabupaten/kota pangan aman se-Provinsi Riau.
Di akhir kegiatan, Asisten II Fahrizal menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memperkuat pengawasan pangan dan obat di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen untuk dapat memperoleh alokasi BOK POM Tahun 2027 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan pangan dan obat serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.” ujarnya.
Fakhrizal menambahkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor dan kesiapan program menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif.
“Melalui dukungan BOK POM, diharapkan pengawasan di lapangan semakin optimal, pembinaan kepada pelaku usaha semakin intensif, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan aman terus meningkat.” tutupnya.(MC.Pelalawan).
