Pangkalan Kerinci, Mediacenter- Bupati Pelalawan H. Zukri ikuti rapat koordinasi melalui video conference bersama Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Rabu (16/7/2025) dari Ruang Command Center Kabupaten Pelalawan.
Rapat ini membahas masa depan pendidikan anak-anak sekolah yang berada di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Dalam arahannya, Bupati H. Zukri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah pusat dalam upaya pemulihan kawasan TNTN. Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya menjamin hak pendidikan anak-anak yang saat ini tinggal dan bersekolah di kawasan tersebut.
“Pada prinsipnya, pemerintah daerah tentu mendukung upaya dan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Satgas PKH yang dikomandoi oleh Brigjen TNI Dodi dalam memulihkan kembali Taman Nasional Tesso Nilo. Namun kami juga berharap agar ada solusi terbaik bagi anak-anak kita yang ingin tetap melanjutkan sekolah.” ujar Bupati.
Dalam rapat tersebut, Satgas PKH menyampaikan bahwa anak-anak tetap diperbolehkan melanjutkan kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas yang ada. Bupati Zukri menegaskan bahwa proses belajar mengajar di lapangan selama ini berjalan dengan baik, khususnya untuk murid kelas 2 hingga 6 SD dan kelas 2 hingga 3 SMP.
“Untuk jenjang SD, kami arahkan ke sekolah terdekat. Sementara untuk SMP memang tidak ada sekolah yang dekat di kawasan itu. Kami sangat mengapresiasi kebijakan baru dari Satgas yang memungkinkan anak-anak kelas 1 SD dan SMP untuk kembali bersekolah secara normal di lokasi yang ada.” lanjutnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang saat ini ada di kawasan tersebut bukan merupakan bangunan permanen, melainkan semi permanen hasil swadaya murni masyarakat. Salah satu lokasi yang dimaksud berada di Dusun Toro Jaya, Desa Rukun Kemang Bungo, yang saat ini menjadi lokasi SMP 5.
Menutup arahannya, Bupati menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat yang bersedia menghibahkan lahan, sehingga pembangunan sekolah baru yang lebih layak dan legal dapat segera dilakukan di lokasi yang aman secara hukum dan mendukung keberlangsungan pendidikan.
“Kami siap berkoordinasi dengan masyarakat yang mau menghibahkan tanah. Harapannya, pembangunan SMP baru bisa segera dipersiapkan di lokasi yang sesuai, sehingga tidak lagi berada di dalam kawasan TNTN.” Tutup Bupati.(MC.Pelalawan).
