Pelalawan,Mediacenter-Bupati Pelalawan diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan H. Abdul Karim menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Riau, terhadap kinerja atas hasil pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 s.d semester I 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Auditorium Kantor BPK Riau, Senin (23/12/2024).
Kegiatan Penyerahan LHP ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1) bahwasannya BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Arif Agus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat/pimpinan daerah yang hadir. Beliau juga menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan dengan eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Beliau berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan komitmen untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Setelah penyampaian LHP ini, yang lebih penting adalah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) bahwasannya Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK Riau mencatat bahwa untuk tindak lanjut bervariasi pencapaiannya di Provinsi Riau dan kami mengharapkan tentunya tindak lanjut ini bisa ditingkatkan dengan target dari BPK sebesar 85%. Mudah-mudahan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, Top Management, termasuk pihak DPRD ikut mengawasi dalam pelaksanaan tindak lanjut ini karena efektivitas hasil pemeriksaan itu bisa diukur salah satunya dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan.” Tuturnya.
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto dalam kegiatan yang sama menyampaikan bahwa penyerahan LHP Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas sistem pengelolaan pada pemerintah daerah Provinsi Riau untuk menghindari potensi dan permasalahan yang sama kedepannya serta sebagai masukan bahan koreksi dan perbaikan serta penyempurnaan di masa mendatang. Kaderismanto juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan ini.
“Terima kasih kepada BPK Riau serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau atas kerja keras dan komitmen yang luar biasa. Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah sekaligus mempercepat tujuan pembangunan nasional.” Harapnya.(MC.Pelalawan).
